Category Archives: BIMTEK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENDAHULUAN

Konflik yang mengemuka di berbagai daerah ditengarai masih terkait dengan masalah beragamnya kepentingan, latar belakang, identitas dan simbol-simbol demografis lain yang masih sering disalahgunakan untuk menciptakan situasi yang disintegratif atau sebagai media pemecah kesolidan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dalam kesatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ternyata juga masih perlu terus dibina dan diperkuat. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, salah satu fungsi pemerintahan yang paling pokok adalah bagaimana secara efektif mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan publik yang berbeda menjadi terkelola dan sinergis, yang sangat berguna dalam proses penciptaan stabilitas poleksosbudhankam yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat, daerah dan kamtibmas pada khususnya. Read More…

PENDAHULUAN 

Peningkatan kesadaran bela negara harus menjadi perhatian utama bagi generasi muda. Sejak memasuki era Reformasi, dirasakan semakin memudarnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, sehingga kurangnya kepedulian terhadap Bela Negara. Kita pahami bersama bahwa Bela Negara merupakan sebuah keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia, sesuai Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, serta Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Definisi Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan Kesadaran Bela Negara harus ditanamkan kembali secara terencana, berkelanjutan, sistematis, dan komprehensif kepada semua orang tanpa terkecuali, khususnya generasi muda dan menyadarkan akan pentingnya Bela Negara dan Bangsa, diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan agar nilai-nilai Persatuan, Kesatuan, Cinta Tanah Air, dan Wawasan Kebangsaan dapat terus terjaga dan kokoh kembali. Read More…

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sektoral, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mengancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur emerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap  demi kelancaran pembangunan nasional. Read More…

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya. Read More…

PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. “Berdasarkan Undang-Undang tersebut parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, Selain itu, parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Parpol yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. Read More…

PENDAHULUAN

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan Pemilu Legislatif. Tak ketinggalan adalah Pilkades. Begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini.

Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut. Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Read More…