Category Archives: BIMTEK ASET

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diperlukan suatu  pengelolaan asset yang  tertip administrasi serta memenuhi kaidah peraturan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2008 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara atau Daerah. Sedangkan Kelemahan utama yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai Opini WTP adalah ketiadaan catatan yang memadai mengenai aset daerah. Sampai saat ini, masih banyak pemda yang belum mampu mendata dan menilai aset yang dimilikinya secara cermat dan akurat yang pada akhirnya. Dalam mengatasi hal ini, banyak pemda mulai melibatkan pihak swasta untuk mendata dan menilai aset yang dimiliki. Hanya saja, seringkali hasilnya tidak memadai dan pemda tetap memperoleh opini tidak baik. Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini? Read More…

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang di dambakan seluruh rakyat. Read More…

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang menemui kesulitan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Read More…

PENDAHULUAN

Seorang pejabat penilai atau pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi pemerintahan daerah. Inventarisasi dan pelaporan sangat diperlukan agar semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, bergerak atau tidak bergerak dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk neraca keuangan, sehingga benar-benar terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Read More…

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih dipandang belum jelas perbedaannya. Ada yang mencoba mengungkapkan pendapat agar dapat terlihat batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapai tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Barang Milik Negara (BMN) masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan  kepemilikan,  penilaian,  dan  pengadaministrasiannya.  Perangkat  aturan  untuk  mengatur pengelolaan  BMN telah  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka  menuju akuntabilitas dibidang  pengelolaan BMN namun tidak pahamnya berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan kesalahan dalam kepengurusan, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan BMN. Dibutuhkan  pemahaman  konsep  secara  seragam  anatara  berbagai  pihak  sehingga  pengelolaan BMN  dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara baik. Read More…