Category Archives: BIMTEK KEPEGAWAIAN

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek.

Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN khususnya Guru mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Guru Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN khususnya Guru memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) Guru yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis proses belajar mengajar harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang pengajaran. Read More…

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.

Secara spesifik tujuan dari pengembangan SIMPEG / Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Read More…

PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi telah ditetapkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakekatnya meletakan dasar obyektif, transparan serta berkepastian dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN sehingga dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. Filosofi yang tersirat dalam regulasi ini telah memberikan dimensi baru yang berkembang dalam manajemen ASN, antara lain:

  1. Landasan idiil tentang Azas, Prinsip Profesi, Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Perilaku ASN
  2. Jenis Pegawai ASN, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK yang tetap dijiwai prinsip Otonomi Daerah.
  3. Jenis Jabatan Baru
  4. Hak-hak PNS demikian juga PPPK yang menjamin kesejahteraannya.
  5. Pengaturan Manajemen PPPK
  6. Lembaga Baru Komisi Aparatur Negara Yang Berkedudukan Non Struktural dan Mandiri
  7. Sistem Promosi Yang Terbuka
  8. Dll

Read More…

PENDAHULUAN

Kegiatan Evaluasi Jabatan merupakan salah satu tahapan dalam rangka mempercepat terwujudnya PNS yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. Dengan hasil evaluasi jabatan ini untuk mengukur pegawai berbasis kinerja, bobot pekerjaan (job value) dan peringkat (grade) masing-masing jabatan. Sehingga bobot atau nilai jabatan serta peringkat jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan, antara lain: Melaksanakan penilaian/ evaluasi pada jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai kaidah dan prinsip-prinsip evaluasi jabatan. Menyusun bobot pekerjaan/nilai jabatan dan peringkat jabatan/kelas jabatan (job grade/job class ) yang sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi serta analisis jabatan. Menghasilkan dokumen Evaluasi Jabatan sebagai dasar dari remunerasi/imbalan secara adil, berbasis kinerja dan jabatan yang diemban. Keluaran (output) Penyusunan Evaluasi Jabatan ini adalah Dokumen Evaluasi Jabatan yang memuat hasil penilaian/evaluasi terhadap faktor-faktor jabatan dan bobot pekerjaan/nilai jabatan , serta peringkat  masing-masing jabatan. Read More…

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui Open Bidding atau lelang jabatan banyak diperbincangkan di era reformasi birokrasi seperti saat ini. Lelang jabatan mulai diterapkan di instansi pemerintah sejak berlakunya UU nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara). Adapun yang menjadi pedoman pelaksanaan lelang jabatan adalah PERMENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Surat edaran Menteri PAN dan RB nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah dan instruksi presiden nomor 3 tahun 205 tentang percepatan pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah. Selain untuk mendapatkan calon pejabat yang kompeten lelang jabatan dimaksudkan untuk menghindari politisasi dalam pengisian jabatan. Lelang jabatan dilaksanakan secara fair, objektif, transparan, akuntabel dan kompetitif akan menghindarkan dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah. Sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam berbagai bidang hingga subbidang diperlukan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas pegawai sesuai dengan standar yang diperlukan. Lebih lanjut, guna menentukan kuantitas pegawai yang menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi diperlukan analisis beban kerja di masing-masing unit organisasi. Namun demikian, hngga saat ini perhitungan beban kerja dilakukan tidak dengan memperhatikan memperhatikan sumberdaya yang tersedia atau input. Sehingga sering terjasi ketidakstabilan volume pekerjaan, yakni penumpukan pekerjaan pada periode tertentu dan tidak tampak pekerjaan pada periode yang lain. Pengukuran beban kerja ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi bagi terwujudnya organisasi yang tepat, sesuai dengan beban tugas yang diemban oleh pegawai dan organisasi tersebut.  Read More…

PENDAHULUAN

Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat diperhatikan dari unjuk kerja yang dilakukan oleh para pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan PNS. Disamping itu Penilaian prestasi kerja pegawai juga dapat digunakan untuk mengetahui diklat , training yang cocok bagi pegawai serta untuk penggajian. Dalam hal penggajian ditentukan melalui kelas jabatan yang diperoleh oleh pegawai. Kelas jabatan ini diperoleh oleh pegawai melalui penilaian prestasi kerja. Untuk itu pembinaan kinerja pegawai penting dilakukan karena berkaitan dengan masa depan PNS. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja sektor pemerintah ini, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menjalankan fungsi auditor. BerdasarkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan bahwa : auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Kinerja pemerintah dinilai baik jika mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik dicapai ketika administrasi dan pelayanan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk menilai seberapa baik kinerja pemerintah, maka diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan (finance) dan kepatuhan (compliance) saja, tetapi juga harus diperluas dengan pelaksanaan audit kinerja terhadap sektor pemerintah.Terdapat sejumlah istilah yang kerap kali digunakan untuk merujuk pada pengertian jenis audit ini, beberapa di antaranya ialah Performance Audit,Value for Money (VFM) AuditManagement Audit, Operational Audit, dan Audit 3E. Read More…

PENDAHULUAN

Pelanggaran disiplin PNS (Pegawai negeri Sipil) yang diatur dalam PP Nomor : 30/1980 dan dirubah terkahir dengan PP Nomor : 53/2010.  Perbedaan dari kedua aturan tersebut adalah : PP Nomor : 30/1980 mengatur tentang disiplin PNS. Sedangkan  PP Nomor : 53/2010 selain mengatur tentang disiplin PNS juga bertujuan membentuk PNS yang handal, bermoral dan profesional. Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menjadi kelebihan PP Nomor : 53/2010 yaitu : 1. Sudah jelas diatur perbedaan/kategorisasi macam-macam jenis hukuman: hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pengenaan hukuman bisa diukur/dilihat dari dampak yang timbul dari kesalahan yang terjadi. 2. Atasan langsung harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 3. Semua proses pengenaan hukuman disiplin sudah diatur secara rinci dan secara formil hukum harus terpenuhi. Namun pemahaman yang belum seragam di berbagai instansi pemerintah di berbagai daerah tampaknya masih menjadi persoalan, masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin diantara pegawai negeri sipil menjadi tolak ukur bahwa penanaman disiplin dan pengetahuan akan regulasinya masih harus terus disosialisasikan.  Read More…