Category Archives: BIMTEK PENANGANAN BENCANA

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di  daerah dalam pelaksanaann  tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

Read More…

PENDAHULUAN

Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kebutuhan setiap instansi pemerintah di setiap daerah akan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan  Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana, sangat diperlukan untuk penanggulangan bencana alam didaerah tertentu. Dengan mengikuti diklat Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana.

Read More…

PENDAHULUAN

Usaha pencegahan dan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat wajib dilakukan, baik oleh warga dan pemerintah. Salah satu yang sangat penting, tetapi sering diabaikan, perihal sistem manajemen logistik bencana. Logistik dalam pengertian manajemen bencana berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, baik pangan, sandang, papan, dan turunannya. Termasuk dalam kategori logistik ialah barang yang habis dikonsumsi, misalnya sembako, obat-obatan, selimut, pakaian dan perlengkapannya, air, tenda, jas hujan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana dapat berupa pendidikan peningkatan kesadaran bencana (disaster awareness), latihan penanggulangan bencana (disaster drill), penyiapan teknologi tahan bencana (disaster-proof), membangun sistem sosial yang tanggap bencana, dan perumusan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana (disaster management policies). Read More…

PENDAHULUAN

Pemanasan global telah mengakibatkan  perubahan iklim dunia yang juga berdampak pada lingkungan. Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa tentu menjadi pemikiran bagi pemerintah kita untuk bersiap menghadapi sejumlah bencana yang berpotensi terjadi di beberapa titik di daerah-daerah di Indonesia. Bencana yang berpotensi terjadi antara lain Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir dan lain sebagainya, selain itu Indonesia juga dikelilingi oleh lempeng euroasia, lempang indo-australia dan lempeng pasifik yang sewaktu-waktu dapat bergeser/patah dan berpotensi menyebabkan gempa bumi yang berpotensi tsunami, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Mentawai, semua itu tidak dapat dicegah kecuali meminimalisir jumlah korban atau kerugian. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik dalam penanggulangan sebuah bencana.  Bagaimanakah relokasi pengungsi yang memenuhi standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan ? Bagaimanakah distribusi bantuan kepada para korban sehingga tepat sasaran dan cepat ? bagaimanakah mengatasi masalah psikologi para korban pasca bencana untuk kehidupan selanjutnya? Read More…

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kejadian bencana alam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan gagap melakukan penanganan bencana alam. Salah satu sebabnya adalah ketidakcukupan anggaran penanganan bencana alam. Anggaran yang tidak mencukupi sangat membelenggu gerakan penanganan bencana alam. Bila kita telaah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) menyebutkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN/APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pada penjelasan dijelaskan bahwa pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak kriterianya ditetapkan dalam UU tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD. UU tentang keuangan negara telah memberi ruang gerak yang sangat luas tentang penganggaran penanganan bencana alam namun ruang gerak yang sangat luas itu dibelenggu oleh peraturan teknis di bawahnya baik itu peraturan presiden tantang pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat para kepala daerah tergagap menangani bencana alam yang terjadi di daerahnya. Kurangnya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam di daerahnya dalam bentuk minimnya anggaran cadangan biaya tak terduga seharusnya bisa dicover dengan memakai payung hukum UU keuangan negara tersebut. Read More…