PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek.

Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN khususnya Guru mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Guru Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN khususnya Guru memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) Guru yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis proses belajar mengajar harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang pengajaran. Read More…

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan amanat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Pimpinan K/L/D/I melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP (Pasal 115). Selain itu, pada Pasal 116 Perpres 54 Tahun 2010 juga mewajibkan K/L/D/I melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Hasil pelaksanaan monitoring ini nantinya akan digunakan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa. Proses monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas yang menyatu dan tidak terpisahkan.

Panduan SISMON TEPRA Versi 1.2 – User Admin PA/KPA Berkaitan dengan hal-hal di atas, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang salah satu tugasnya melalui Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual dan rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan
kebijakan. Read More…

PENDAHULUAN

Lelang atau tender proyek adalah proses pemilihan atau pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. proses pemilihan ini dilakukan oleh tim Owner. Owner atau pemilik proyek bisa dari kalangan pemerintah dan swasta. Proyek-proyek pemerintah biasanya dari instansi-instansi pemerintahan atau kementrian antara lain Kementrian pekerjaan umum, kementrian perhubungan, dan sebagainya. Sedangkan proyek-proyek swasta biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dan luar negeri. Ada perbedaan terkait dengan dokumen lelang yang ada di proyek pemerintah dengan proyek swasta. Dokumen-dokumen lelang pada proyek ini akan dibahas apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh Owner dan dokumen penawaran dari peserta lelang. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses lelang ini antara lain Owner, Wakil owner, Konsultan perencana, Manajemen konstruksi, dan peserta lelang. Read More…

PENDAHULUAN

Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan disusunnya Standar Prosedur Operasi (SOP) ini diharapkan pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka,bersaing, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel). Tentunya penyusunan Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini tidak lepas dari kekurangan. Read More…

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diperlukan suatu  pengelolaan asset yang  tertip administrasi serta memenuhi kaidah peraturan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2008 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara atau Daerah. Sedangkan Kelemahan utama yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai Opini WTP adalah ketiadaan catatan yang memadai mengenai aset daerah. Sampai saat ini, masih banyak pemda yang belum mampu mendata dan menilai aset yang dimilikinya secara cermat dan akurat yang pada akhirnya. Dalam mengatasi hal ini, banyak pemda mulai melibatkan pihak swasta untuk mendata dan menilai aset yang dimiliki. Hanya saja, seringkali hasilnya tidak memadai dan pemda tetap memperoleh opini tidak baik. Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini? Read More…

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tanggal 31 Desember 2015, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan akan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standardisasi melalui Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang “Standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional. Read More…

Pendahuluan

Lokasi TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah terutama yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaram lindi (leachate) ke badan air maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas dan efek rumah kaca serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat (Judith, 1996). potensi pencemaran leachate maupun gas dari suatu landfill ke lingkungan sekitarnya cukup besar mengingat proses pembentukan leachate dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu 20 – 30 tahun setelah TPA ditutup. Dengan demikian maka perlu ada suatu upaya yang harus dilakukan untuk pengamanan pencemaran lingkungan. Upaya pengamanan lingkungan TPA diperlukan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak potensial yang mungkin terjadi selama kegiatan pembuangan akhir berlangsung Read More…

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.

Secara spesifik tujuan dari pengembangan SIMPEG / Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Read More…

PENDAHULUAN

Harapan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut diemban oleh 2 (dua) unit kerja yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

LPSE adalah unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Salah satu bentuk pengadaan secara elektronik adalah lelang secara elekronik (e-lelang), yang sejak diluncurkan pada tahun 2008 telah berkembang dengan pesat hingga pada bulan Juni 2014 tercatat sebanyak 311.500 paket lelang dengan nilai pagu melebihi Rp 609 triliun telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (Smart Report LPSE-LKPP).

Namun di sisi lain, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa nampaknya masih merupakan kasus korupsi yang banyak ditangani aparat penegak hukum antara lain KPK. Hingga bulan Juli 2014, mayoritas jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan pengadaan barang/jasa (123) kasus. Statistik ini menunjukkan bahwa pemberlakuan e-lelang ternyata belum sepenuhnya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Read More…